Dewan Wajib Lakukan Perda


Diposting :Selasa,14 Maret 2017 oleh ali
dibaca 150 kali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY memiliki kewajiban memublikasikan semua produk hukum daerah yang sudah disahkan kepada masyarakat. Kewajiban itu tertuang dalam Perda No.1/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD DIY No. 1/2014 tentang Tata Tertib.

“Selama ini publikasi hanya dilakukan eksekutif tanpa melibatkan legislatif, padahal banyak juga perda inisiatif dewan,” kata Anggota Pansus Tata Tertib, Atmaji, saat dihubungi Minggu (12/3). Atmaji mengatakan saat ini dewan memiliki kewenangan untuk memublikasikan dan mensosialisasikan semua produk peraturan daerah yang dihasilkan dewan sehingga dapat diketahui dan dipahami publik.

Selin kewajiban publikasi Perda, dalam Perda Tata Tertib DPRD DIY yang disahkan pekan lalu itu juga menghasilkan formulasi baru dalam tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni tidak ada lagi evaluasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) setelah raperda selesai dibahas.

Menurut Atmaji, selama ini ketika raperda selesai dibahas selalu ada evaluasi Kemendagri sehingga tahapan penyusunan rarda terkesan lambat. Saat ini evaluasi Kemendagri masuk dalam proses penyusunan materi raperda, yakni pada tahapan fasilitasi.

 

Dalam fasilitasi itulah momen Kemendagri dan Biro Hukum menilai raperda dan memberi masukan atau mencoret yang tidak sesuai. Hasil fasilitasi itu kemudian dibahas kembali dalam rapat finalisasi dan sinkronisasi Pansus. “Setelah itu sudah tidak ada lagi evaluasi Kemendagri,” ujar Atmaji.

Tahapan baru dalam pembentukan raperd itu diakui Atmaji juga sudah sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tahapan Pembentukan Raperda.

Namun, tidak semua raperda yang bisa disahkan tanpa evaluasi Kemendagri. Beberapa raperda yang masih harus ada evaluasi Kemendagri setelah diparipurnakan adalah Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Raperda Tata Ruang, Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Raperda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, perubahan terakhir dalam tata tertib dewan adalah adanya kewajiban menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan lagu “Bagimu Negeri” setiap mengawali dan mengakhiri sidang paripurna DPRD DIY. Menurutnya, ritual menyanyikan lagu kebangsaan dan Bagimu Negeri memang sudah sering dilakukan dewan, namun aturan itu belum tertulis. Dalam Tata Tertib baru kewajiban itu mengikat